Islam Media News.com, Jakarta ~ Direktur Pendidikan Madrasah Nur Kholis Setiawan mengucapkan terima
kasih banyak atas masukan dari masyarakat terkait dengan beredarnya buku
Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) berbau SARA, yang menyebutkan menziarahi
wali sama dengan berhala dan sekaligus meminta maaf atas keteledoran
yang dilakukan.
“Kami meminta maaf dengan sepenuh hati atas kekurangcermatan pada proses proof-reading pada halaman tersebut,” katanya.
Ia
menegaskan, dirinya sebagai direktur pendidikan madrasah yang paling
bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. “Saya yang paling bertanggung
jawab,” tegasnya. Dan ia secara gentleman menyatakan siap jika pimpinan
memberi sanksi. Pihaknya tidak pernah sediki pun terbersit untuk
menyakiti organisasi masyarakat (ormas) atau umat Islam, atau agama lain
di Indonesia.
“Saya sangat paham, kalau mengunjungi makam wali dianggap saja dengan menyembah berhala, pasti sangat tersinggung,” paparnya.
Selanjutnya,
Direktorat Pendidikan Madrasah telah menginstruksikan aparatur di
daerah untuk menarik kembali Buku Pedoman Guru Mata Pelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah dan akan menggantikan
dengan edisi revisi.
Ia menambahkan, diperlukan proses cetak
ulang selama tiga hari untuk mengganti halaman 14 dalam buku tersebut
sehingga dalam waktu dua minggu buku baru sudah sampai ke tangan para
guru. Edisi yang ditarik tersebut berjumlah 15 ribu, sesuai dengan
jumlah guru SKI.
Ia menegaskan bahwa Kemenag merupakan institusi
negara sehingga harus bisa memayungi seluruh kelompok keislaman yang ada
di Indonesia. Karena itu, dalam buku tersebut diberi pilihan seperti
doa qunut ketika shalat subuh bagi yang menjalankan juga ada
tuntunannya, demikian pula berbagai ragam bacaan yang berbeda-beda
sesuai dengan madzab yang diikuti.
“Kita menghindari pembahasan
masalah khilafiyah yang bisa menyebabkan disharmoni karena masing-masing
juga dasar hukum,” paparnya.
Tim Kemenag, katanya, telah bekerja
keras melakukan revisi selama berulang kali atas buku tersebut, tapi
ternyata masih ada satu halaman yang terlewatkan. Di draft awal buku
tersebut, terdapat materi khilafah Islamiyah, tidak ada opsi untuk doa
qunut ketika shalat subuh, pembid’ahan kepada amalan tertentu dan
lainnya, dan semuanya sudah dilakukan revisi dengan melibatkan para
akademisi yang kompeten.
“Masa ada materi khilafah Islamiyah, ini kan kontraproduktif dengan sistem NKRI,” katanya memberi contoh.
Sebagai
dokumen yang “hidup” Nur Kholis menyatakan, Kemenag siap menerima
masukan yang belum terwadahi dan akan dimasukkan dalam revisi pada tahun
berikutnya. (mukafi niam)
Sumber: di sini
0 komentar:
Posting Komentar